Materi LPJ BOS RA/Madrasah Tahun 2021

Materi LPJ BOS RA/Madrasah Tahun 2021 

Merupakan kumpulan dari beberapa materi yang di sampaikan saat acara tanya jawab LPJ BOS RA/Madrasah yang di sampaikan oleh orang – orang yang kompeten.

LPJ BOS RA/Madrasah menjadi suatu hal yang harus dikerjakan oleh RA/Madrasah yang menerima dana BOS sebagai bentuk tanggung jawab dari penggunaan dana BOS yang diterimanya.

Dalam membuat sebuah laporan tentunya kita harus mengetahui kerangka dari laporan tersebut untuk memudahkan kita dalam menyusun laporan pertanggung jawaban (LPJ) yang menjadi keharusan bagi setiap lembaga penerima bantuan BOS.

Baca Juga AKMI

Komponen Pelaporan dan pertanggungjawaban keungan

• Manual ( bagi yang belum bimtek eRKAM) yaitu di tulis pake computer/tulis tangan
• Melalui aplikasi eRKAM ( bagi yang sudah bimtek)
• Pembukuan ada 4 macam, 1. BKU, BKT, Buku Bank dan Buku Pajak
• semua transaksi di catat /tulis di BKU
• Saldo kas tidak boleh lebih dari 10 jt
• Bahasa di BKU adalah Bahasa yang ada di kuintasi
• Apabila terjadi pergantian baik Bendahara maupun Kamad wajib ada berita acara serah terima pembukuan dan SPJ
• Komponen spj antara lain, Kuintasi, faktur/nota, laporan kegiatan eskul meliputi Proposal kegiatan, laporan kegiatan yang melampirkan kuintasi, nota/faktur, dokumentasi kegiatan dan narasi laporan kegiatan.

Arsip laporan penggunaan keungan BOS akan di pertanggungjawabkan kepada :

• Pengawas Madrasah
• TIM BOS Kabko dan Provinsi
• Aparatur Pengawas interen (Irjen)
• Lembaga Pemeriksa lainya apabila di perlukan ( BPK RI )

Laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS (form BOS 08 ) dilapiri bukti-bukti

• Laporan singkat setiap kegiatan
• Bukti pengeluaran dana
• Dokumentasi
• Seluruh arsip laporan keuangan

Lihat: Contoh SOAL Tes PPPK CPNS 2021

Laporan pertanggungjawaban dana meliputi

• Laporan jumlah dana di terima dan sisa dana (jika ada)
• Laporan tahunan dan Kegiatan
• Surat pernyataan selesai pekerjaan dan penyimpanan bukti-bukti
• Surat pernyataan jumlah peserta didik pada akhir tahun
• Laporan penyetoran sisa dana akhir tahun (jika ada )

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana

• RKARA, RKAM (manual/aplikasi)
• BKU, BKT, Buku Bank dan Pajak
• Kuintasi dan faktur/nota
• Laporan singkat perkegiatan
• SPTB ( form B K-3)
• SPK (form BOS 06)
• SSP/Bukti setor pajak
• SK Penerima Bantuan

Untuk file lengkap

Materi LPJ Bantuan BOS RA/Madrasah Tahun 2021 —–Download Disini —–

Semoga  bermanfaat dan semoga selalu diberikan kemudahan  segala urusan Aamiin...

Jangan Lupa juga gabung digroup

WhatsApp 1 Klik disini

WhatsApp 2

Mohon Klik LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE Untuk Chanel Youtube silahkan kunjungi di Edi Saputra, S.PdI Yayasan Arraihan Belalau

Segera Gunakan e-PAK Penilaian Angka Kredit Guru Madrasah

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah akan segera menerapkan digitalisasi proses penilaian angka kredit (PAK) bagi guru madrasah. Ke depan, penilaian angka kredit akan dilakukan  e-PAK.

Proses kenaikan pangkat guru madrasah berjalan landai. Saat ini tercatat, ada 35.820 guru dengan pangkat golongan ruang IV/a. Sementara yang naik ke IV/b hanya 4.438 guru, IV/c sebanyak 141 guru, IV/d hanya 13 orang, sedang IV/e hanya 2 orang.

Baca Juga: KKG

Proses yang lambat ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya, guru mengalami kesulitan dalam memenuhi karya-karya akademik terpublish pada jurnal ilmiyah. Guru juga masih kesulitan dalam mengajukan berkas kenaikan pangkat karena masih dilakukan secara manual.

Lihat: Contoh SOAL Tes PPPK CPNS 2021

Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan RA Siti Sakdiyah menambahkan, penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan madrasah merupakan bagian dari kepedulian GTK Madrasah untuk menghargai, mengapresiasi, dan memuliakan guru dan tenaga kependidikan madrasah. Dengan adanya aplikasi penilaian angka kredit diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses kenaikan pangkat bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah.

Semoga  bermanfaat dan semoga selalu diberikan kemudahan  segala urusan Aamiin...

Jangan Lupa juga gabung digroup

WhatsApp 1 Klik disini

WhatsApp 2

Mohon Klik LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE Untuk Chanel Youtube silahkan kunjungi di Edi Saputra, S.PdI Yayasan Arraihan Belalau

PENTING !!! Ayo Cek dan Update Data Kepegawaian di My SAPK-BKN

My SAPK-BKN adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara berbasis android yang berfungsi untuk memudahkan PNS di seluruh instansi, agar dapat mengakses data kepegawaian, di antaranya Data Profil PNS, KPE Virtual, Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, E-Lapkin, Data KTP, BPJS Kesehatan, Taspen dan lainnya. Sehingga diharapkan data kepegawaian secara nasional akan lebih akurat.

 Klik : Panduan Aplikasi Pemebelajaran PPG

Selain itu, saat ini PNS aktif juga sudah dapat melakukan Update Data Mandiri melalui aplikasi My SAPK, yang terdiri dari data sebagai berikut;

1. Data Jabatan
2. Data SKP
3. Data Diklat
4. Data Pendidikan
5. Data Penghargaan
6. Data Prestasi
7. Data Kursus

 Baca Juga: Cara mendapatkan Kuota Internet Kemenag

My SAPK-BKN dapat diunduh di Google PlayStore langsung atau link berikut

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nudi.bkn.sapk&hl=en&gl=US

Untuk login aplikasi ini username menggunakan NIP masing-masing, untuk password dapat menggunakan NIK (Nomor Induk Keluarga).

Bagi yang tidak ingat dapat menggunakan fitur lupa password. Video tutorial lupa password mysapk bisa klik disini :

Jangan Lupa Klik Tombol SUBSCRIBE..

https://youtu.be/ti5QWvjMZJs

 

Selamat Menggunakan..!!

Semoga  bermanfaat dan semoga selalu diberikan kemudahan  segala urusan Aamiin...

Jangan Lupa juga gabung digroup

WhatsApp 1 Klik disini

WhatsApp 2

Mohon Klik LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE Untuk Chanel Youtube silahkan kunjungi di Edi Saputra, S.PdI Yayasan Arraihan Belalau

Surat Edaran Uji Keterbacaan Instrumen AKMI

Surat Edaran Uji Keterbacaan Instrumen AKMI –

 Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah, Kementerian Agama RI akan menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) pada jenjang MI, MTs dan MA.

Kegiatan AKMI bertujuan untuk memotret kompetensi siswa pada literasi membaca, numerasi, sains dan sosial budaya.

Hasil dari AKMI berupa diagnosis kompetensi siswa dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan proses pembelajaran.

Baca Juga: Link THR Menuju AKM

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi menunjuk dan mengirimkan 2 orang guru MI, 2 orang guru MTs dan 2 orang guru MA (boleh guru mata pelajaran apa saja)
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi menerbitkan surat tugas guru yang telah ditunjuk untuk mengikuti kegiatan Uji Keterbacaan Instrumen AKMI (expert review). Surat tugas dikirim melalui link http://bit.ly/AKMI2021-01 paling lambat tanggal 15 Juni 2021.

Baca Juga: Cara mendapatkan Kuota Internet Kemenag

1. Kegiatan Uji Keterbacaan Instrumen AKMI (expert review) akan dilaksanakan secara daring, dengan jadwal akan diinformasikan kemudian.
   Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Semoga  bermanfaat dan semoga selalu diberikan kemudahan  segala urusan Aamiin...

Jangan Lupa juga gabung digroup

WhatsApp 1 Klik disini

WhatsApp 2

Mohon Klik LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE Untuk Chanel Youtube silahkan kunjungi di Edi Saputra, S.PdI Yayasan Arraihan Belalau

Jadwal Pelaksanaan PPG Daljab Kemenag Mapel Umum

Klik : Panduan Aplikasi Pemebelajaran PPG

Jadwal Pelaksanaan PPG Daljab Kemenag Mapel Umum –Sehubungan dengan penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan bagi Guru Madrasah Tahun 2021.

Lihat dan Klik Subscribe Juga: Mars Kementerian Agama

Juga berdasarkan hasil kordinasi antara Tim Panitia Nasional PPG Kementerian Agama dengan Tim Panitia Nasional PPGKemendikbud yang dilaksanakan secara Luring maupun Daring,

Lihat Juga: Link Lapor Diri Mahasiswa PPG

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Desain pelaksanaan PPG Daljab bagi Guru Madrasah (Mapel Umum) mengikuti ketentuan yang berlaku
2. Timeline pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah (Mapel Umum) Tahun 2021 mengikuti jadwal PPG Dalam Jabatan pada Kemendikbud sebagaimana berikut:

Untuk informasi teknis selanjutnya dapat menghubungi staf Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah melalui Saudara Achmad Zukhruf Alfaruqi (HP 08978619011) dan saudara Arif Nugraha (HP 081219627550).

Klik : Panduan Aplikasi Pemebelajaran PPG

Semoga  bermanfaat dan semoga selalu diberikan kemudahan  segala urusan Aamiin...

Jangan Lupa juga gabung digroup

WhatsApp 1 Klik disini

WhatsApp 2

Mohon Klik LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE Untuk Chanel Youtube silahkan kunjungi di Edi Saputra, S.PdI Yayasan Arraihan Belalau

Klik : Panduan Aplikasi Pemebelajaran PPG

Surat Edaran Resmi BKN Terkait Mundurnya Jadwal Pengadaan CPNS dan PPPK non-Guru Tahun 2021

Pendaftaran Pengadaan CPNS dan PPPK non-Guru Tahun 2021 yang dijadwalkan dilaksanakan pada 31 Mei 2021 ditunda. Hal tersebut dipastikan dengan beredarnya surat resmi dari BKN No 4761/B-KP.03/SD/K/2021.

Lihat Juga: Himne Kementerian Agama + Lirik

Di dalam surat edaran resmi tersebut menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta mempersiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan SKD CPNS serta Seleksi Kompetensi PPPK non-Guru Tahun 2021 sesuai dengan ketetapan kebutuhan (formasi) yang dibutuhkan.

Baca Juga: Kemenag Buja 27ribu PPPK Guru

Anggaran pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahun 2021 ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Seluruh Instansi Pusat dan Daerah diminta untuk membuat surat usulan terkait penunjukan Admin Instansi baik CPNS dan/atau PPPK yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Surat usulan penunjukan ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengadaan kepegawaian atau Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Instansi.

Setiap Instansi Pusat maupun Daerah diwajibkan membentuk Tim Panitia Seleksi Pengadaan Instansi, Petugas Verifikasi, Petunjuk Teknis Verifikasi, Petugas Helpdesk Instansi dan Pengumuman persyaratan pendaftaran seleksi Instansi masing- masing.

Baca Juga: Latihan Materi Tes CPNS PPPK Lengkap

Guns mengurangi pergerakan para peserta seleksi dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, khusus bagi PPK Instansi Daerah diharapkan agar menyiapkan titik lokasi seleksi mandiri di masing-masing daerah atau cost-sharing dengan wilayah sekitar.

Penyiapan titik lokasi

Penyiapan titik lokasi  seleksi ini mencakup pengadaan infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan seleksi, antara lain ;

1. tempat/gedung,
2. komputer untuk client,
3. jaringan komputer dan internet,
4. genset/backup daya,
5. sarana dan prasarana dalam pelaksanaan seleksi (termasuk sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan),

Koordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat agar memperoleh izin pelaksanaan seleksi di titik lokasi tersebut.

Penyiapan titik lokasi Mandiri

Lihat: Contoh SOAL Tes PPPK CPNS 2021

Instansi Pusat dan Daerah yang sudah merencanakan titik lokasi seleksi mandiri/cost-sharing, diharap mengajukan usulan titik lokasi.

Surat usulan ini paling sedikit memuat informasi tentang:
a. Nama Gedung/Tempat Lokasi ujian;
b. Alamat lokasi ujian;
c. Kabupaten atau Kota lokasi ujian tersebut berada;
d. Jumlah ruangan yang akan digunakan ujian;
e. Jumlah PC per ruangan yang akan digunakan ujian dan
f. Jumlah Sesi yang akan diadakan perhari, dimana jumlah sesi yang diadakan dalam satu hari pada satu lokasi ujian maksimal adalah 3 sesi.

Penyiapan titik lokasi BKN

Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang akan menggunakan titik lokasi BKN Pusat/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Teknis BKN sebagai titik lokasi Ujian wajib mengajukan usulan titik lokasi BKN yang akan digunakan.

Baca Juga: Materi Tes CPNS PPPK

Pengajuan surat tersebut paling lambat tanggal 4 Juni 2021, ditujukan kepada Kepala BKN melalui Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi untuk Instansi Pusat, dan Kepala Kantor Regional BKN setempat untuk Instansi Daerah.

Karena masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK non-Guru, dan PPPK Guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh Pemerintah serta masih adanya usulan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut.

Semoga  bermanfaat dan semoga selalu diberikan kemudahan  segala urusan Aamiin...

Jangan Lupa juga gabung digroup

WhatsApp 1 Klik disini

WhatsApp 2

Mohon Klik LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE Untuk Chanel Youtube silahkan kunjungi di Edi Saputra, S.PdI Yayasan Arraihan Belalau

Tahap I, Kemenag Salurkan 3,8 Juta Bantuan Paket Data PJJ

Tahap I, Kemenag Salurkan 3,8 Juta Bantuan Paket Data PJJ  

 

Kementerian Agama mulai menyalurkan bantuan paket data tahap pertama untuk menunjang pelaksanaan pendidikan jarak jauh atau PJJ. 

Tonton dan Klik SUBSCRIBE Mars Kementerian Agama

Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani mengatakan, bantuan paket data diberikan untuk memastikan proses PJJ di era Pandemi Covid-19 tetap berjalan. "Alhamdulillah, untuk tahap pertama, kami sudah mulai salurkan 3,8juta bantuan paket data untuk stakeholders pendidikan Islam," tegas Ali Ramdhani di Jakarta, Sabtu (29/5/2021). Menurut pria yang akrab disapa Dhani, pihaknya telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penyaluran Paket Kuota Data Internet Tahun 2021. Ada empat tujuan yang ingin dicapai dari program ini. 

Lihat: HIMNE KEMENTERIAN AGAMA + LIRIK

Pertama, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama Pandemi Covid-19. 

Kedua, melindungi warga pada satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19. 

"Ketiga, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan," jelas Dhani. 

"Tujuan keempat, membantu operasional kegiatan pembelajaran jarak jauh," lanjutnya. Dirjen Pendidikan Islam berharap, bantuan kuota dapat mengoptimalkan pelaksanaan PJJ di lingkungan pendidikan Islam. Sehingga, hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan Islam dapat tetap terpenuhi. "Saya berharap persoalan paket data yang membebani mahasiswa dan siswa serta dosen dan guru dalam menyelenggarakan PJJ dapat teratasi," tandasnya. 

Berikut daftar penyaluran paket data PJJ Pendidikan Islam tahap I: 

1. Bantuan kuota internet untuk 368.829 mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). 

2. Bantuan kuota internet untuk  12.934 dosen, terdiri atas 12.519  dosen PTKI,  dan 415 dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada perguruan tinggi umum.  Baik mahasiswa maupun dosen mendapat kuota sebesar 15 GB/bulan. 

3. 582.464 guru madrasah  

4. 23.817 guru PAI di sekolah Setiap guru mendapat bantuan kuota sebesar 12 GB/bulan 

5. 466.906 siswa MA 

6. 936.392 siswa MTs Setiap siswa mendapat bantuan kuota sebesar 10 GB/bulan, 

7. 1.063.730 siswa MI sebesar 10 GB/bulan, dan  

8. 374.079 siswa RA sebesar 7 GB/bulan.  

Total ada 3.829.151 bantuan paket data yang disalurkan pada Tahap I. Seiring proses validasi, diperkirakan penyaluran tahap II pada bulan Juni,  jumlah penerimanya akan bertambah.

Baca Juga: PPPK Kemenag 2021

Semoga  bermanfaat dan semoga selalu diberikan kemudahan  segala urusan Aamiin...

Jangan Lupa juga gabung digroup

WhatsApp 1 Klik disini

WhatsApp 2

Mohon Klik LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE Untuk Chanel Youtube silahkan kunjungi di Edi Saputra, S.PdI Yayasan Arraihan Belalau