Pemberitahuan Prosedur Pembayaran dan Pendaftaran Uji Pengetahuan (UP) Mahasiswa PPG Kemenag RI Firstaker dan Retaker
Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Dirjen Pendis dengan nomor B-2647/DJ.l/Dt.l.lll/HM.00/08/2021 tentang Pelaksanaan UKMPPG Batch-1 dan Daftar Retaker, maka kami selaku Bendahara Panitia Nasional PPG Kementerian Agama Tahun 2021 bermaksud menyampaikan proses pembayaran dan pendaftaran peserta firsttaker dan retaker yang ada di LPTK Bapak/ lbu. Bersama dengan ini kami sampaikan beberapa hal berikut:
Prosedur pembayaran dan pendaftaran (lampiran I)
Virtual account (VA) LPTK khusus untuk pembayaran UP firsttaker (Jampiran II)
Virtual account (VA) khusus peserta retaker (lampiran Ill)
Tata cara pembayaran melalui VA bank BJB Syariah. (lampiran IV)
PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENDAFTARAN UJIPENGETAHUAN MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESli GURU (PPG) KEMENTERIAN AGAMA RI (firsttaker dan retaker)
Firsttaker
LPTK penyelenggara PPG firsttaker menerima VA ( fampiran 2)
LPTK membayarkan biaya UP melalui VA bank BJB Syariah sejumlah peserta @Rp. 300.000 (fampiran IV)
Pembayaran paling lambat tanggal 03 September 2021
Peserta melakukan aktivasi akun secara online melalui http://ukm .ppg.kemdikbud .go .id/ mulai tanggal 06 s.d 10 September 2021. Untuk melengkapi berkas aktivasi akun, siapkan dokumen (file) yang akan diunggah yaitu:
Kartu ldentitas (KTP/SIM)
Pas Foto Terbaru dengan Latar Belakang Merah
Surat keterangan telah menyelesaikan keseluruhan tugas/beban studi PPG atau surat sedang melaksanakan PPL PPG yang ditandatangani oleh pimpinan LPTK.
Alur Pendaftaran:
Klik Menu Pendaftaran, Masukkan Kombinasi No Peserta PPG dan Tgl Lahir
Lengkapi isian biodata dan upload data yg dipersyaratkan
Konfirmasi Kesediaan Mengikuti UP
Cetak formulir pendaftaran melalui menu cetak formulir
Peserta menerima Virtual Account (VA) dari bendahara Panitia Nasional PPG yang disampaikan melalui LPTK ( lampiran Ill )
Peserta melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000 paling lambat 03 September 2021, sesuai petunjuk pembayaran ( lampiran IV)
Peserta melakukan aktivasi akun secara online melalui http://ukm .ppg.kemdikbud .go.id/ mulai tanggal 06 s.d 10 September 2021. Untuk melengkapi berkas aktivasi akun, siapkan dokumen (file) yang akan diunggah yaitu :
Kartu ldentitas (KTP/SIM)
Pas Foto Terbaru dengan Latar Belakang Merah
Surat keterangan telah menyelesaikan keseluruhan tugas/beban studi PPG yang ditandatangani oleh pimpinan LPTK
Klik Menu Pendaftaran, Masukkan Kombinasi No Peserta PPG dan Tgl Lahir
Lengkapi isian biodata dan upload data yg dipersyaratkan
Konfirmasi Kesediaan Mengikuti UP
Cetak formulir pendaftaran melalui menu cetak formulir
Untuk file lengkap Pemberitahuan Prosedur Pembayaran dan Pendaftaran Uji Pengetahuan (UP) Mahasiswa PPG Kemenag RI Firstaker dan Retaker bisa DOWNLOAD DISINI
Semoga bermanfaat dan semoga selalu diberikan kemudahan segala urusan Aamiin...
Surat Edaran Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Kementerian Agama
Kementerian Agama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Untuk memenuhi komitmen tersebut, Kementerian Agama perlu menyempurnakan pengelolaan data dan sistem informasi dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Surat Edaran Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Kemenag
Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Agama mempunyai tujuan:
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dan
Mewujudkan integrasi infrastruktur dan aplikasi.
Ruang lingkup pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Agama meliputi:
arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik:
peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik:
manajemen data,
pusat data,
aset sistem pemerintahan berbasis elektronik:
sistem manajemen keamanan informasi:
pusat penanganan kerusakan sistem,
pendanaan, dan
pemantauan dan evaluasi.
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antarsarana/ media.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
Jaringan Sistem Informasi dan Komunikasi Kementerian Agama yang selanjutnya disebut JARSIKKA adalah jaringan berbasis elektronik yang menghubungkan antarsatuan kerja pusat dan daerah untuk komunikasi data, penyebarluasan atau diseminasi konten informasi, dan penyebarluasan kebijakan pimpinan.
Aplikasi adalah serangkaian kombinasi perangkat dan prosedur elektronik termasuk di dalamnya aktivitas prosedur kerja yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja.
Infrastruktur adalah fasilitas fisik TIK yang dipakai dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja.
Jaringan adalah hubungan antara satu titik (node) dengan satu titik (node) lainnya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja.
Jaringan Tertutup yang selanjutnya disebut Intranet adalah sebuah atau lebih Jaringan yang dihubungkan melalui protokol internet (TCP/IP) untuk berbagi pakai data, untuk konsumsi pengguna pada Kementerian Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja.
BACA JUGA: IZIN OPRASIONAL RA MADRASAH KEMENAG SEMUA BERBSIS ELEKTRONIK LIHAT DISINI
Jaringan Terbuka yang selanjutnya disebut Internet adalah sebuah atau lebih Jaringan yang dihubungkan melalui protokol internet (TCP/IP) untuk berbagi pakai data menggunakan jalur publik untuk konsumsi seluruh pengguna pada Kementerian Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja.
Konten adalah format informasi yang telah diperbaiki melalui ragam bentuk dan penyaringan (filtering) serta kombinasi dari berbagai macam sumber dalam rangka penyajian informasi.
Pangkalan Data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dan dapat diolah sedemikian rupa sehingga berdaya guna bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.
Proprietary adalah sistem dan aplikasi yang dilindungi oleh merek dagang, paten, atau hak cipta yang dibuat atau dikembangkan dan didistribusikan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki hak eksklusif.
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan adalah bagian dari Aplikasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan pada Kementerian Agama.
Chief Information Officer adalah pimpinan unit eselon II di Kementerian Agama yang memiliki tanggung jawab atas kelangsungan TIK pada Kementerian Agama.
Pengguna adalah semua pegawai dan/atau pihak lain yang atas persetujuan pengelola TIK Kementerian Agama menggunakan layanan TIK di Kementerian Agama baik di tingkat pusat maupun daerah.
Untuk lebih lengkapnya tentang Surat Edaran Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Kemenag bisa
HUT Himpunan Pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini Indonesia ( HIMPAUDI ) di peringati pada tanggal 31 Agustus sejak berdirinya HIMPAUDI Tahun 2005 yang lalu, kini di Tahun 2021.
HIMPAUDI tepat di usia ke 16 dapat dimeriahkan melalui berbagai perayaan dan dukungan dari seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang ada di Indonesia. Untuk itu pasang Twibbon HUT Himpaudi Ke-16 Tahun 2021.
Kali ini Para Pendidik dan Tenaga kependidikan Anak Usia Dini dapat menyuarakan bentuk kebanggaan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini melalui Link Download Twibbon HUT HIMPAUDI Ke 16. dengan mengusung tema “HIMPAUDI Cemerlang INDONESIA Gemilang” semoga tujuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat terwujud dengan baik.
Hari ulang tahun Himpunan Pendidik serta Tenaga Kependidikan Anak Umur Dini Indonesia( HIMPAUDI) yang ke 16. Kalian dapat memeringati hari himpaudi dengan twibbon istimewa.
BACA JUGA: IZIN OPRASIONAL RA MADRASAH KEMENAG SEMUA BERBSIS ELEKTRONIK LIHAT DISINI
Oleh sebab itu, menjelang hari peringatan himpaudi tersebut, admin sudah mempersiapkan sebagian twibbon HUT himpaudi 2021 secara free buat jadi bingkai gambar kalian dalam memeringati hari tersebut.
Kalian dapat memperoleh twibbon HUT himpaudi ini dengan gampang lewat web twibbonize. Disitu ada bermacam- macam latar belakang twibbon HUT himpaudi 2021 dengan bermacam tema keren serta menarik yang dapat kalian pakai pada bertepatan pada 31 Agustus nanti.
Twibbon HUT Himpaudi Ke-16 Tahun 2021
Penafsiran Twibbon HUT HIMPAUDI 2021
Secara universal twibbon ialah suatu sebutan yang menggambarkan suatu bingkai gambar ataupun latar belakang yang menarik buat memeringati hari- hari tertentu.
Dengan demikian! twibbon HUT Himpaudi 2021 ini pastinya digunakan buat memeringati hari tersebut buat membagikan sokongan.
Hari peringatan lahirnya himpaudi tersebut. Sehingga dengan terdapatnya twibbon himpaudi ini bisa jadi suatu penyampaian menarik yang dapat kalian pamerkan ke sosial media.
Saat sebelum kalian memilah bermacam desain twibbon istimewa HUT HIMPAUDI 2021 yang admin bagikan, ada baiknya bila kalian mengenali metode membuat ataupun memasang gambar di bingkai serta latar belakang twibbon HUT HIMPAUDI tersebut. Buat sepenuhnya dapat kita ikuti berikut ini:
Seleksi salah satu desain twibbon yang kalian gemari kemudian klik Buat Twibbon yang terletak di dasar foto twibbon.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Isom Yusqi mengatakan inovasi untuk membantu masyarakat dalam pengurusan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal (RA) dan madrasah.
Izin Operasional Madrasah Sepenuhnya Berbasis Digital
Terobosan ini juga menjadi langkah memperluas akses pendidikan berbasis keagamaan di seluruh wilayah Indonesia.
Selama tahun 2021, Kementerian Agama telah menerbitkan 1.399 Izin Operasional Madrasah Swasta yang diurus secara elektronik dan itu tersebar di 34 Provinsi seluruh Indonesia.
Ini bagian ikhtiar perluasan jangkauan pendidikan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang bukan hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, namun juga berakhlak mulia dan memiliki karakter yang kuat.
Sistem yang dibangun sudah menerapkan sertifikat elektronik dalam pembuatan Surat Keputusan dan Piagam Perizinan Operasional.
Ini menjadi salah satu langkah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Agama.
Kepala Subdit Kelembagaan dan Kerjasama, Abdullah Faqih menambahkan, tahun 2021 merupakan masa transisi penerbitan Izin Operasional madrasah dari sistem manual menuju elektronik.
Menurut Faqih, saat ini seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sudah memiliki akun TTE sehingga sudah tidak ada lagi penerbitan SK dan Piagam Perizinan Operasional yang dilakukan manual.
Penerapan teknologi baru ini semata-mata untuk peningkatan kualitas layanan yang dilakukan kementerian agama.
Aplikasi IJOP ini terintegrasi langsung dengan EMIS 4.0 dan Pusdatin Kemdikbud untuk penerbitan NPSN.
Penerbitan IJOP sekarang hanya dilakukan secara online. Jika masih ada Kanwil yang menerbitkan SK IJOP tidak melalui aplikasi, maka datanya tidak akan bisa masuk ke EMIS dan Dapodik Kemdikbud.
Semoga ini juga dapat meningkatkan literasi digital seluruh satuan kerja binaan Kementerian Agama
Semoga bermanfaat dan semoga selalu diberikan kemudahan segala urusan Aamiin...
Insentif Guru Madrasah Bukan PNS Cair September 2021
Kementerian Agama tengah memproses pencairan insentif bagi guru madrasah bukan PNS.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memperkirakan insentif ini akan mulai cair pada September 2021.
“Petunjuk teknis pencairan insentif guru madrasah bukan PNS sedang dalam tahap finalisasi. Menag minta Ditjen Pendidikan Islam untuk bisa segera melakukan proses pencairan. Targetnya September sudah mulai cair.
Kemenag alokasikan insentif untuk sekitar 300 ribu guru madrasah bukan PNS dengan anggaran mencapai Rp647 miliar.
Insentif Guru Madrasah Bukan PNS Cair September 2021
Menurut Menag, insentif ini diberikan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).
Insentif ini bertujuan memotivasi guru bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Dengan begitu diharapkan terjadi peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di RA dan Madrasah.
Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani menambahkan, insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria.
Total kuota yang ada, telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru setiap provinsi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak, karena jumlah guru madrasah bukan PNS juga paling banyak.
Sebelumnya, anggaran insentif guru ada di daerah. Untuk 2021, pencairan insentif dilakukan secara terpusat, melalui anggaran Ditjen Pendidikan Islam.
Tunjangan Insentif bagi guru bukan PNS pada RA/Madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
Sementara Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan M Zain menambahkan, karena keterbatasan anggaran, insentif hanya diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi.
Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama);
Belum lulus sertifikasi;
Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama;
Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi.
Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV;
Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya;
Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.
Belum usia pensiun (60 tahun).
akan diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua,” sebut M Zain.
Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah.
Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah.
Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
“Terakhir, tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika. Ini akan dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar.
Semoga bermanfaat dan semoga selalu diberikan kemudahan segala urusan Aamiin...
Tari Nyambai Adat Masyarakat Lampung Saibatin (Pesisir)
Tari Nyambai adalah tari kelompok berpasangan yang dilakukan oleh gadis (muli) dan bujang (mekhanai) sebagai ajang pertemuan atau ajang silahturahmi untuk mencari jodoh. Sebagai tarian adat pada masyarakat saibatin (pesisir), kehadirannya menjadi bagian dari rangkaian upacara perkawinan yang disebut dengan upacara Nayuh/Penayuhan. Nyambai adalah acara pertemuan khusus yang diselenggarakan untuk Meghanai (bujang) dan Muli (gadis) sebagai ajang silaturahmi, berkenalan, dengan menunjukkan kemampuan dalam menari.[1]
Tari Nyambai diperkirakan lahir bersamaan dengan kebiasaan masyarakat untuk meresmikan gelar adat, pelaksanaanya diselenggarakan bersamaan dengan upacara perkawinan. Nama Nyambai sendiri diambil dari kata Cambai dalam Bahasa Lampung berarti Sirih. Sirih merupakan simbol keakraban bagi masyarakat Lampung pada umumnya.[2]
Dilain pihak, kehadiran Tari Nyambai digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi dan media untuk mencari jodoh antara Muli dan Meghanai. Selain itu, Tari Nyambai juga merupakan sarana untuk mempererat kekerabatan adat Saibatin.Upacara Nayuh/Penayuhan adalah upacara perkawinan adat besar-besaran yang diadakan oleh masyarakat Lampung yang beradat Saibatin/pesisir. Metode analisisis bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan teori fungsi dan teori sosio-budaya. Ada tiga kategori fungsi dalam kebudayaan yakni:
Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan dan prokreasi.
Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan, dan
Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif, seperti agama dan kesenian.
Tari Nyambai dan upacara Nayuh pada masyarakat Saibatin di Pesisir Barat Lampung mencerminkan adanya keharmoinisan komunikasi masyarakat dan bentuk peneguhan upacara pernikahan sebagai kebijakan adat yang harus dipatuhi seluruh warga pesisir Barat, Lampung sebagai basis sosialnya. Namun pada perkembangannya, Tari Nyambai ditarikan oleh semua anggota masyarakat, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Adapun tempat pertunjukannya dapat diselenggarakan di ruang-ruang publik maupun balai adat. Perubahan ini menjadikan Tari Nyambai tetap eksis ditengah-tengah masyarakat.[4]
Berikut Video Nyambai pada Masyarakat Saibatin Pesisir:
Tidak Ada Konsekuensi bagi Individu Siswa, Guru, maupun Kepala Sekolah Dalam Pelaksanaan AN
Nadiem Anwar Makarim menegaskan kembali bahwa Asesmen Nasional (AN) tidak menimbulkan konsekuensi apapun bagi individu siswa, guru, maupun kepala sekolah.
“Sudah disampaikan berkali-kali bahwa AN tidak menimbulkan konsekuensi terhadap inidividu siwa, guru, maupun kepala sekolah. Tidak ada konsekuensi juga ke anggaran untuk sekolah, maupun ke lulusan. Bahkan data tidak akan dipresentasi sebagai individu, melainkan agregasi sekolah.
Kekhawatiran yang muncul di masyarakat dikarenakan selama bertahun-tahun Ujian Nasional (UN) telah terkondisikan sebagai sesuatu yang menakutkan.
Tidak Ada Konsekuensi Bagi Individu Siswa, Guru, maupun Kepala Sekolah Dalam Pelaksanaan AN
Bahkan, ada ancaman bagi yang nilai UN-nya rendah kepala sekolah bisa dimutasi. “Persepsi ini yang harus dibasmi, AN tidak membebani individu seperti UN.
Lebih lanjut, dijelaskan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Perbukuan, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, AN bertujuan untuk mendorong perubahan positif dalam cara guru mengajar, cara kepala sekolah memimpin pembelajaran di sekolahnya, dalam pengawasan sekolah dan dalam cara pemerintah daerah (pemda) melakukan evaluasi diri dalam penganggaran agar lebih berorientasi pada kualitas pembelajaran.
Jadi, tujuan AN itu sebenarnya memantik perubahan. AN merupakan evaluasi terhadap sistem pendidikan.
Urgensi AN Tetap Berlangsung di Tengah Pandemi pada Wilayah PPKM Level 1-3
Pentingnya AN tetap diadakan di tengah pandemi seperti saat ini menjadi pemetaan mutu pendidikan sangat penting untuk segera dilakukan agar secepatnya, Kemendikbudristek mengetahui sejauh ketertinggalan dunia pendidikan akibat Covid-19. Sebab, saat ini sangat dibutuhkan analisa data terkait learning loss yang terjadi.
Justru dengan adanya pandemi, AN menjadi jauh lebih penting untuk mengetahui seberapa besar ketertinggalan kita, mencakup apa saja dan di mana saja. Dengan AN juga kita mengetahui daerah dan sekolah yang paling membutuhkan bantuan.
AN adalah hal penting yang harus dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mencari tahu gambaran sesungguhnya sekolah dan siswa kita seperti apa dan untuk merencanakan kebijakan selanjutnya.
Kepala Balitbang dan Perbukuan mengatakan pihaknya berencana melakukan AN di daerah yang sudah diperbolehkan melakukan PTM secara terbatas.
Dampak yang bervariasi akibat pandemi juga dinilai mendorong perlunya untuk melakukan pemetaan yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, Kemendikbudristek dapat segera merancang program dan intervensi yang lebih terarah.
Studi Riset di Bukittinggi menemukan fakta menggembirakan bahwa kemajuan pembelajaran di tahun 2020, yakni setelah adanya pendemi dan berlangsungnya PJJ, justru sedikit lebih tinggi dari pada kemajuan pembelajaran di tahun 2019.
Kesimpulan ini menunjukkan, learning loss bukanlah keniscayaan, melainkan sesuatu yang bisa diantisipasi dan dimitigasi.
Hasil AN
“Hasil AN membuat bisa lebih memprioritaskan sekolah dan daerah yang paling membutuhkan bantuan. Sebagai contoh dengan data AN, program Kampus Mengajar yang mengirimkan relawan mahasiswa untuk mengajar, akan bisa lebih terarah dan bantuannya dapat diarahkan ke sekolah-sekolah yang paling tertinggal yang paling perlu dibantu untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran mereka.
Pelaksanaan AN tahun ini berlangsung adaptif dan fleksibel sesuai dengan situasi pendemi di berbagai daerah. Dalam menyelenggarakan AN, Kemendikbudristek mengikuti kebijakan makro pemerintah tentang Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “AN hanya akan dilakukan jika di daerah itu sudah boleh Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. Kalau daerah sudah boleh PTM Terbatas, secara logis seharusnya melakukan AN juga.
Adapun protokol kesehatan yang berlaku pada pelaksanaan AN sejalan dengan PTM terbatas, yakni berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Kemendikbudristek meminta satuan pendidikan untuk menyampaikan informasi dan tujuan pelaksanaan AN ini kepada orang tua secara komprehensif bagi yang anaknya terpilih menjadi peserta. Sedangkan bagi wilayah yang belum bisa melaksanakan AN tahun ini akan diagendakan pada Februari, Maret, dan April tahun 2022.
Kepala Balitbang dan Perbukuan mengatakan, peserta didik akan dipilih secara acak dari pusat agar mewakili populiasi siswa di sekolah tersebut dan mereka yang terpilih diharapkan mengikuti AN sesuai jadwal yang akan disampaikan secara detil lebih lanjut.
Jika peserta didik terpilih menjadi peserta AN namun sakit/bergejala seperti Covid-19, memiliki penyakit komorbid, atau tidak bisa melakukan perjalanan ke sekolah dengan aman, maka mereka bisa digantikan oleh peseta didik lain yang menjadi cadangan.
Pemerintah daerah bertugas berkoordinasi dengan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gladi bersih dan hari-H. Pemda juga melakukan pelatihan proktor untuk setiap satuan pendidikan di masing-masing provinsi dan kota/kabupaten. “Satuan pendidikan perlu berkoordinasi dengan pemda dan mengalokasikan dana BOS-nya untuk keperluan pelaksanaan AN, khususnya di wilayah yang sudah memungkinkan untuk menyelenggarakannya secara berjenjang.
AN Tidak Perlu Persiapan Khusus
Dijelaskan Kabalitbang dan Perbukuan, jika ada yang perlu disiapkan terkait AN, maka satu-satunya adalah melakukan persiapan teknis yang dilakukan oleh proktor, pengawas, dan dinas pendidikan. Bukan oleh guru dan murid yang berlomba-lomba untuk meningkatkan skornya. “Tidak ada keperluan sama sekali untuk menyiapkan diri supaya skornya bagus.
Mendikbudristek bahkan mendengar laporan bahwa ada satuan pendidikan yang meminta muridnya membeli laptop untuk latihan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang merupakan salah satu bagian dari AN. Menurutnya, persepsi ini salah karena kebutuhan laptop tidak diperlukan mengingat AN merupakan pemetaan untuk melihat tren evaluasi pembelajaran dalam kurun waktu tertentu.
Untuk meningkatkan AKM dalam hal literasi, peserta AN sebaiknya membaca buku, koran, majalah sebanyak-banyaknya. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi numerasi, tidak ada jalan pintas selain meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid-murid secara sistematis. itu semua butuh proses dan memang tidak dapat dibimbelkan.
Kepala Balitbang dan Perbukuan Anindito mengatakan, Kemendikbudristek telah menyediakan informasi melalui laman https://pusmenjar.kemdikbud.go.id. Tercatat, laman ini sudah diakses hingga 18 juta akses unik. Melalui laman tersebut, siswa, guru orang tua bisa mencoba soal-soal AKM baik literasi maupun numerasi.
Ada lebih dari 500 soal yang disediakan untuk publik. Selain itu juga ada buku saku, tanya jawab, video pembelajaran, dan video mengenai protokol kesehatan.
“Semua informasi ada di laman Pusmenjar sehingga siswa tidak perlu ikut bimbel. Kalau sekadar ingin melihat contoh soal dan mengalami atau mencoba sendiri, di laman ini sudah disediakan secara gratis. Ini mengurangi sumber daya tambahan untuk mempersiapkan AN.
Dari perspektif guru dan kepala sekolah, AN justru mengurangi beban administrastif karena AN mengintegrasikan berbagai program pendataan yang sebelum ini kurang terintegrasi dan cenderung bersifat administratif. Sebelum AN, guru dan kepsek harus mengisi berbagai borang pendataan dari pihak yang berbeda-beda. Misalnya borang evaluasi diri dari LPMP, borang UN dari Balitbang, dan borang akreditasi dari BAN S/M.
“Dengan AN ketiga borang ini terintegrasi. Baik sekolah, guru, tidak perlu mengisi tiga kali. Hanya perlu mengisi satu kali saja yaitu kuesioner AN. Harapannya ini menjadi pengurangan beban administratif sehingga guru dan kepala sekolah punya lebih banyak waktu untuk fokus kepada pembelajaran.
Penyampaian Hasil AN Disampaikan Secara Terbatas dan Positif
Pelaksanaan AN memerlukan kolaborasi menyeluruh baik dengan pemda maupun satuan pendidikan. Kemendikbudristek selain melakukan sosialisasi sampai ke tingkat daerah juga bertugas menyiapkan instrumen, sistem pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, analisis, serta pelaporan hasil.
Kabalitbang dan Perbukuan menyebut, nantinya akan ada helpdesk tim teknis yang berjenjang mulai dari tingkat II, tingkat I sampai di pusat, serta posko AN yang disiapkan untuk mempermudah masyarakat melaksanakan AN.
Selanjutnya, hasil AN akan disampaikan melalui platform yang saat ini tengah dirancang Kemendikbudristek yang diberi nama platform Rapor Pendidikan. Wadah ini akan memudahkan kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk memahami dan mencerna hasil AN serta berbagai data lainnya. “Sekali lagi nanti di rapor itu tidak ada skor murid, skor guru, maupun kepala sekolah secara individu karena tujuannya mendorong refleksi dan evaluasi diri”.
Untuk mengurangi tekanan terhadap hasil AN, skor sekolah hanya bisa dilihat oleh sekolahnya masing-masing dan dinas pendidikan yang menaunginya. Kepala sekolah lain tidak bisa melihat skor sekolah lain. Hasil yang ditampilkan akan menghindari ranking dan pelabelan negatif bagi sekolah.
Keberhasilan AN untuk memantik perubahan itu tergantung pada cara mengkomunikasikan hasilnya juga. Kalau ada pelabelan-pelabelan negatif, orang tentu akan defensif dan tidak akan mau melakukan refleksi maupun perbaikan diri. Jadi tim saat ini sedang merancang cara menyampaikan dan mengkomunikasi hasil ini dengan seefektif dan sebaik mungkin kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan.
Semoga bermanfaat dan semoga selalu diberikan kemudahan segala urusan Aamiin...
