|
Concern Kemenag Pada Peningkatan Kompetensi Guru |
Mengawali tahun 2023 Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah berkomitmen dalam meningkatkan penyerapan anggaran Tahun 2023 terutama dalam implementasi program REP-MEQR yang sumber anggarannya berasal dari World Bank. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Workshop Reviu Juknis dan Aplikasi Bantuan Kelompok Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Angkatan I.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Direktorat GTK fokus dalam empat hal untuk menjalankan programnya yaitu implementasi kurikulum merdeka, integrasi keilmuan, literasi digital dan moderasi beragama dalam pendidikan multikultural.
Demikian ditegaskan Direktur GTK Madrasah, Muhammad Zain yang meminta agar semua aspek yang terkait dengan proses pencairannya agar disiapkan dengan sebaik mungkin.
“Saya memberikan apresiasi karena proses bantuan ini berbasis aplikasi dan ini menjadi sangat penting karena aplikasi bantuan tersebut dibuat dengan simple dan kompatibel dengan juknis yang akan dirumuskan,”.
Zain secara seksama membaca dan memberikan masukan bahwa dalam Juknis terdapat tahapan sosialisasi juknis sampai dengan peng SK-an serta penetapan calon penerima tahun 2003 agar dipercepat.
”Target serapan anggaran pada akhir Juli harus bisa mencapai 70% dari anggaran yang ada,”.
Zain mengusulkan agar pembuatan rekening diajukan bulan april, sehingga pelaksanan kegiatan bisa dimulai pada bulan Mei dan paling lambat Juni. Zain juga berharap agar dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi di pokja tahun 2023 ini melibatkan unsur akademisi, yakni para dosen muda dengan persentasi yang signifikan.
“Syukur-syukur kalau skema pemanfaatan dana BOS dapat dikolaborasikan dengan program GTK Madrasah,”.
Zain juga menegaskan tentang pentingnya guru segera memahami kurikulum merdeka. Lebih spesifiknya adalah mengenai pentingnya pembelajaran differensiasi.
“Setiap siswa di mata guru adalah sama, meski memiliki kecerdasan yang berbeda-beda,”.
“Guru harus bisa memberikan treatment yang disesuaikan dengan keadaan siswa dalam proses pembelajarannya,”.
Dalam implementasi kurikulum baru ini, sambung Zain, guru harus memiliki kemampuan memilih pokok bahasan yang esensial. Ia mencontohkan bahwa dalam materi buku sejarah Islam, bahwa semua materi tidak mesti dalam satu buku diajarkan semuanya hal-hal pokok saja yang diajarkan kepada siswa.
Selain itu, Direktur yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut juga menjelaskan program prioritas lainnya yakni penguatan moderasi beragama. Ini adalah program Prioritas Kemenag dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan pada semua lini program termasuk yang ada pada GTK.
“Penguatan Moderasi Beragama menjadi salah satu isi perjanjian kinerja saya dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, pada angka 14%, menjangkau hampir 90-ribuan guru,”.
Apa yang diharapkan oleh Muhammad Zain juga ditegaskan oleh Anis Masykhur, Wakil Ketua Komponen 3 PMU REP-MEQR. Dalam sambutannya, Anis menginformasikan bahwa hal-hal yang menjadi alasan ketidakmaksimalan penyerapan anggaran di tahun anggaran 2022, nampaknya pada tahun 2023 ini sudah tidak ada.
“Tidak ada alasan, jika pada tahun ini anggaran tidak terserap optimal,”.
“Kini, semuanya tergantung pada kecepatan dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam penyusunan juknis agar diperhatikan aspek kemudahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”.
Anis juga mengingatkan usulan yang disampaikan oleh Direktur GTK terkait penguatan program Komponen 3 yaitu pertama, pembekalan kepada para guru madrasah, pengawas, fasilitator provinsi dan daerah tentang implementasi kurikulum merdeka di Madrasah, penyegaran (refreshment) dan pembekalan kurikulum merdeka kepada fasda dan fasprof, dan penyiapan beberapa modul pendukungnya.
Hal tersebut agar dimasukkan dalam petunjuk teknis bantuan kelompok kerja tahun 2023 dalam upaya penguatan pemahaman penerapan kurikulum merdeka yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang diampu para guru.
“Petunjuk Teknis bantuan KKGTK ini diproyeksikan akan publish pada pertengahan Maret yang akan datang, dan target tahun 2023 adalah 3550 Kelompok Kerja yang terdiri dari KKG, MGMP, MGBK dan KKM,”.
Kegiatan Workshop ini menghadirkan beberapa Admin KKGTK Pusat dan Propinsi, Konsultan Komponen 3, pengembang aplikasi, staff pada Direktorat GTK Madrasah, dan PMU REP-MEQR.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar